PEKANBARU (OB) – Lalu Lintas 17 Ribu Kapal di Dumai, Riau Tak Kebagian Pendapatan: DPRD Minta Kewenangan Daerah Diperkuat
Aktivitas pelayaran di wilayah laut Kota Dumai, Provinsi Riau, terus menunjukkan geliat signifikan dan dinilai memiliki potensi besar bagi peningkatan pendapatan daerah. Namun hingga kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menikmati manfaat langsung dari tingginya aktivitas kapal yang keluar-masuk wilayah perairan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’mun Solikhin, mengungkapkan bahwa setiap bulan diperkirakan sekitar 17 ribu kapal berbagai jenis bersandar di pelabuhan Dumai. Meski jumlahnya sangat besar, pendapatan dari aktivitas tersebut masih masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola pemerintah pusat melalui PT Pelindo sebagai operator pelabuhan.
“Jumlah kapal yang bersandar sangat banyak, tapi daerah tidak mendapatkan apa-apa. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita,” ujar Ma’mun, Jumat (3/4/2026).
Kewenangan 0–12 Mil Harusnya Beri Ruang Retribusi Daerah
Ma’mun menjelaskan, berdasarkan aturan kewenangan wilayah laut 0 hingga 12 mil, pemerintah provinsi sebenarnya memiliki ruang dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan. Namun hingga saat ini, kewenangan itu belum dapat diterapkan karena seluruh pendapatan masih dikategorikan sebagai PNBP pusat.
“Secara kewenangan, 0–12 mil itu memang milik provinsi. Harapan kita kewenangan itu juga mencakup retribusi. Tapi saat ini semuanya masuk ke pusat. Ini harus diperjuangkan agar bisa meningkatkan PAD daerah,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menilai besarnya intensitas kapal yang melakukan kegiatan labuh, sandar, hingga layanan pendukung lainnya, merupakan sumber pendapatan yang sangat menjanjikan jika dapat dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah.
Dishub Targetkan PAD Penyeberangan Roro 2026 Capai Rp3 Miliar
Di sisi lain, Dinas Perhubungan Provinsi Riau menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penyeberangan roro pada 2026 mencapai lebih dari Rp3 miliar. Target ini dinilai realistis, mengingat realisasi PAD tahun sebelumnya bahkan berhasil melampaui angka yang telah ditetapkan.
“Kalau melihat tren yang ada, target itu sangat mungkin terlampaui. Namun tentu kita berharap ada perluasan sumber PAD, termasuk dari sektor kepelabuhanan yang potensinya sangat besar,” ujarnya.
Potensi Besar yang Belum Tergarap
Hingga kini, sektor kelautan dan pelabuhan di Riau masih menjadi “ladang besar” yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Dengan aktivitas pelayaran di Dumai yang menjadi salah satu tersibuk di Sumatera, DPRD menilai sudah saatnya pemerintah pusat membuka ruang peran lebih besar bagi daerah, khususnya dalam penarikan retribusi dan pengelolaan layanan kepelabuhanan.
Jika kewenangan itu terealisasi, diyakini akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan PAD Riau dan memperkuat pembangunan sektor transportasi laut di masa mendatang.(*)