DUMAI(OB) — Ada yang bergerak pelan namun pasti di tanah Melayu pesisir. Bukan derap langkah petugas pelabuhan, bukan pula denting besi dari aktivitas bongkar muat di dermaga. Yang bergerak adalah kegelisahan. Sebuah kegelisahan yang perlahan naik ke permukaan, dituturkan oleh empat tokoh masyarakat yang tak ingin sejarah dan harmoni Dumai merapuh oleh konflik panjang TKBM.
Di antara ribut-ribut regulasi, perdebatan administratif, dan perebutan tafsir kewenangan, suara mereka hadir seperti angin yang mengingatkan: ada nilai yang lebih tua dari semua aturan itu — adat, musyawarah, dan marwah negeri Melayu.
Jejak Pelabuhan yang Tumbuh dari Sebuah Dusun Kecil
Pak Atan duduk di beranda rumahnya di Jalan Datuk Laksamana. Sorot matanya memandang jauh, seolah melihat masa lalu Dumai yang tumbuh dari dusun kecil di tepi laut. Ia bercerita bahwa pelabuhan hari ini berdiri di atas sejarah panjang masyarakat nelayan dan pesisir yang sejak 1930-an menghidupi daerah ini.
“Dumai ini tumbuh bersama masyarakatnya. Pelabuhan ini bukan milik kelompok mana pun,” ujarnya pelan namun tegas.
Ada nada kecewa, namun juga harapan dalam suaranya. Bagi Pak Atan, keadilan sosial bukan jargon. Ia adalah prinsip hidup masyarakat Melayu pesisir.
Bujang: Ketika Kedamaian Lebih Penting dari Kemenangan Kelompok
Di Sungai Sembilan, Bujang memahami betul bagaimana masyarakat pelabuhan hidup dalam irama yang khas: saling bantu, saling percaya, dan saling jaga. Dalam benaknya, konflik TKBM yang terus bergulir ibarat ombak yang mulai mengikis tepi pantai — jika dibiarkan, ia merusak pelan-pelan.
“Masyarakat sini terbiasa bermusyawarah. Kita tidak terbiasa ribut untuk kepentingan segelintir,” kata Bujang mengingatkan.
Bagi Bujang, harmoni sosial bukan sekadar ketenteraman, tetapi jati diri.
Wak Ros dan Kearifan Adat Melayu yang Menjaga Keseimbangan
Di Medang Kampai, Wak Ros menautkan persoalan ini ke akar yang lebih dalam: adat Melayu. Dalam ceritanya, adat bukan aturan kaku, melainkan pedoman yang menjaga keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan penguasa.
“Jika kebijakan terasa tidak adil, itu bisa melukai yang selama ini kita jaga,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat pesisir memiliki tatanan sosial yang hidup jauh sebelum negara hadir dengan serangkaian dokumennya. Karena itu, kebijakan apa pun mesti berjalan seiring dengan nilai-nilai masyarakat.
Datuk Maulana: Marwah Bumi Lancang Kuning Tak Boleh Terkoyak
Datuk Maulana, tokoh adat yang dihormati, hadir sebagai suara penegas. Di tengah kesibukan pelabuhan yang terus bekerja siang dan malam, ia menatap lebih jauh dari sekadar persoalan kelembagaan TKBM.
“Jangan sampai pelabuhan ini jadi ruang dominasi kelompok tertentu,” katanya.
Baginya, SKB atau surat pemberitahuan bukanlah kitab suci yang tak bisa dibaca secara arif. Semua kebijakan negara harus mempertimbangkan situasi sosial masyarakat pesisir yang sudah lama hidup dengan hukum adatnya sendiri.
Dengan tenang namun penuh wibawa, ia menegaskan bahwa Bumi Lancang Kuning sejak dulu anti terhadap monopoli dan penguasaan sepihak. Negeri ini hidup dari keadilan, bukan dominasi.
“Yang suci hanya ajaran agama. Kebijakan manusia tetap harus tunduk pada nilai keadilan,” ujar Datuk Maulana.
Empat Tokoh, Satu Seruan: Lindungi Harmoni dan Marwah Pelabuhan
Jika disatukan, keempat suara ini membentuk satu pesan kuat: konflik TKBM Dumai bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga persoalan marwah dan harmoni sosial.
Pelabuhan Dumai bagi mereka bukan sekadar titik bongkar muat. Ia adalah ruang hidup, ruang sejarah, dan ruang bersama masyarakat Melayu pesisir.
Dalam keheningan menjelang senja, pesan terakhir Datuk Maulana menggemakan inti dari seluruh keresahan itu:
“Pelabuhan Dumai marwah kita bersama. Jangan biarkan konflik ini merusak persatuan dan kedamaian masyarakat.”
Konflik Masih Berjalan
Konflik TKBM mungkin masih berjalan, namun suara empat tokoh ini menjadi pengingat bahwa Dumai memiliki akar yang dalam: adat, kebersamaan, dan rasa keadilan. Di tengah tarik menarik kepentingan, mereka hadir sebagai penjaga harmoni — memastikan bahwa Bumi Lancang Kuning tidak goyah oleh riak konflik yang datang dan pergi.
Karena pada akhirnya, yang ingin mereka jaga bukan hanya pelabuhan, tetapi marwah sebuah negeri.(Riko)