DUMAI(OB) – Polemik pernyataan Wali Kota Dumai, Paisal, yang menyebut kalimat "bakar KSOP" saat berorasi dalam aksi Aliansi Advokasi TKBM terus menjadi sorotan publik. Namun, tokoh masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan, Ridho, menegaskan bahwa ucapan tersebut tidak boleh dimaknai secara harfiah sebagai ajakan membakar kantor KSOP.
Menurut Ridho, yang dimaksud Wali Kota Paisal adalah membakar kesombongan dan ego sektoral yang selama ini dinilai menghambat komunikasi serta penyelesaian persoalan TKBM di Kota Dumai.
"Saya mendengar langsung konteks pembicaraannya. Yang dimaksud Pak Wali bukan membakar KSOP secara fisik, tetapi membakar kesombongan dan keegoisan dalam birokrasi. Jangan sampai pernyataan itu dipelintir seolah-olah mengajak tindakan anarkis," ujar Ridho, Rabu (3/6/2026).
Ridho menilai kekecewaan Paisal muncul karena berbagai upaya komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai tidak mendapatkan respons yang memadai. Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota telah beberapa kali berusaha menghubungi Kepala KSOP Dumai melalui telepon, namun tidak mendapat tanggapan.
"Bahkan ketika dihubungi beberapa kali tidak diangkat. Informasinya yang bersangkutan justru sedang berada di Jakarta. Selain itu, surat resmi dari Pemerintah Kota juga sudah dikirimkan tetapi tidak mendapat balasan," katanya. Menurut Ridho, sebagai kepala daerah yang mewakili kepentingan masyarakat, wajar jika Paisal merasa kecewa ketika jalur komunikasi formal maupun informal tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Yang diperjuangkan ini bukan kepentingan pribadi, tetapi menyangkut nasib pekerja bongkar muat dan masyarakat Sungai Sembilan yang menggantungkan hidup dari aktivitas pelabuhan. Karena itu komunikasi yang baik antarinstansi sangat diperlukan," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak terpancing oleh perdebatan mengenai satu kalimat semata, melainkan fokus mencari solusi atas persoalan TKBM yang hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak di Dumai. Polemik TKBM sendiri dalam beberapa pekan terakhir memang menjadi isu yang memanas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KSOP, pemerintah daerah, koperasi, serta kelompok pekerja bongkar muat.
Ridho berharap KSOP, Pemerintah Kota Dumai, DPRD, perusahaan, dan seluruh pihak terkait dapat kembali duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang adil demi menjaga stabilitas daerah dan kepentingan masyarakat.
"Jangan fokus pada kata-katanya saja. Tangkap pesan yang ingin disampaikan, yakni perlunya komunikasi dan penghormatan antar lembaga demi kepentingan masyarakat Dumai," tutupnya.(Riko)