DUMAI(OB) — Polemik konflik Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Dumai kembali memanas. AAKJ–TKBM Riau menolak draft penyelesaian konflik yang ditawarkan KSOP Kelas I Dumai dalam rapat lanjutan di DPRD, Senin (25/5).
AAKJ menilai draft tersebut tidak memiliki dasar ilmiah, tidak berdasarkan kajian akademik, dan hanya menjadi formulasi sepihak tanpa rujukan hukum jelas.
Dewan Penasehat AAKJ, Paizal (Pai), menyayangkan forum rapat yang tidak membahas formulasi permanen yang sudah diserahkan AAKJ secara resmi.
Pai menyebut utusan aliansi bahkan tidak menerima satu pun dokumen tertulis dari KSOP maupun koperasi TKBM tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik atau normatif.
AAKJ menduga draft KSOP hanya mengarah pada penyelesaian konflik di PT Agro Murni, bukan persoalan tata kelola TKBM Dumai secara menyeluruh.
“Draft itu tidak lahir dari penelitian atau kajian tata kelola pelabuhan. Penyelesaian konflik jadi parsial dan seolah hanya mengakomodasi keinginan KSOP,” kata Pai.
Aliansi juga menuding KSOP gagal bersikap objektif dan transparan karena legalitas koperasi ditunda, rekomendasi tak terbit, dan PMKU belum dikeluarkan, sementara pihak tertentu tetap berjalan.
AAKJ menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, persaingan tidak sehat, serta ketimpangan tata kelola di pelabuhan Dumai.(Riko)