DUMAI (OB) — Dewan Pimpinan Kota Serikat Pekerja Pemuda Pancasila (DPK SPPP) Kota Dumai menyampaikan kecaman terhadap aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gerbang PT Energi Unggul Persada (EUP), kawasan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Rabu (13/05). Aksi tersebut dinilai mengandung unsur intimidasi dan diduga sebagai upaya memasukkan kepengurusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) atau Unit Pelayanan Jasa (UPJ) baru ke lingkungan perusahaan.
Menurut DPK SPPP, langkah tersebut berpotensi mengganggu stabilitas kerja serta merusak iklim investasi yang selama ini tumbuh di kawasan industri Sungai Sembilan. Operasional PT EUP dinilai telah berjalan kondusif bersama vendor, koperasi, dan serikat pekerja yang sah.
Kecaman dari DPK SPPP
Sekretaris Umum DPK SPPP Kota Dumai, Hermanto, S.H., mengungkapkan keprihatinannya terhadap kejadian tersebut. Ia menekankan bahwa praktik pemaksaan dan pola penguasaan kerja dengan tekanan tidak lagi relevan dalam perkembangan industri saat ini.
“Informasi yang kami terima terkait aksi di Lubuk Gaung, terdapat upaya pemaksaan untuk memasukkan kepengurusan TKBM guna menguasai kegiatan di PT EUP. Kami dengan tegas mengecam aksi-aksi premanisme seperti ini. Cara-cara seperti itu adalah pola lama yang harus ditinggalkan,” ujar Hermanto.
Ia menambahkan, kehadiran pihak luar yang mencoba mengambil alih ruang kerja dikhawatirkan dapat memicu gesekan lapangan serta mengganggu ketenangan ratusan pekerja lokal yang bergantung pada perusahaan tersebut.
Jaga Stabilitas dan Investasi
DPK SPPP menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kepastian investasi di Kota Dumai. Setiap pihak diminta menghormati kerja sama serta kontrak yang telah berjalan, sehingga tidak menimbulkan konflik maupun kerugian bagi pekerja dan perusahaan.
Hermanto turut mengingatkan bahwa bila ada pihak yang ingin terlibat dalam dunia ketenagakerjaan, maka kontribusi positif harus menjadi prioritas.
“Kalau ingin hadir di dunia usaha dan ketenagakerjaan, hadirkan inovasi dan peluang baru. Jangan merampas piring nasi pekerja yang sudah ada dan sudah berjalan baik,” katanya.
Menjaga Marwah Kota Industri
Hermanto menegaskan bahwa Dumai memiliki reputasi sebagai kota industri yang ramah investasi dan harus dijaga bersama. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, komunikasi, dan kearifan lokal dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
“Dumai ini kota industri. Jangan dirusak dengan aksi-aksi yang berpotensi memicu konflik. Stabilitas kerja adalah kepentingan bersama,” ujarnya.(*)