Bahas Tanah Ex CPI hingga ROW Soekarno-Hatta

Wali Kota Dumai Temui Menteri ATR/BPN Bahas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

Wali Kota Dumai Temui Menteri ATR/BPN Bahas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

JAKARTA (OB) – Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyambangi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Kunjungan ini membahas percepatan penyelesaian sejumlah persoalan agraria yang disebut menghambat pembangunan di Kota Dumai.

Dalam pertemuan itu, Paisal memaparkan beberapa titik lahan yang terindikasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Di antaranya lahan ex konsesi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), ROW Jalan Soekarno-Hatta masing-masing 100 meter kiri–kanan, serta indikasi BMN di ruas Jalan Sudirman.

Paisal Minta Dukungan Pusat

Paisal mengatakan koordinasi langsung ke pemerintah pusat menjadi langkah penting agar status lahan di Dumai segera memiliki kepastian hukum.

"Kami membawa harapan masyarakat Dumai. Persoalan konsesi ex PT CPI, ROW Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan titik-titik sengketa lainnya sudah lama kami tindak lanjuti. Dengan dukungan Pak Menteri, kami berharap persoalan aset BMN ini bisa diselesaikan. Legalitas tanah adalah kunci percepatan ekonomi," kata Paisal.

Selain itu, pertemuan juga membahas penyelesaian tumpang tindih lahan dan konsolidasi tanah perkotaan yang selama ini menjadi kendala investasi.

Nusron Wahid: Kami Catat Semua Poin Krusial Dumai

Menanggapi itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid atau Gus Nusron menegaskan komitmennya untuk membantu penyelesaian persoalan agraria di Dumai.

"Kami sudah mencatat poin-poin krusial dari Kota Dumai. Untuk lahan yang indikasinya BMN, Kementerian akan melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat penyelesaiannya," ujar Nusron.

Ia memastikan penyelesaian konflik pertanahan tetap berprinsip pada keadilan dan kepastian hukum.

Pemko Dumai Optimistis Ada Terobosan

Usai pertemuan, Pemko Dumai menyatakan optimistis adanya langkah konkret dari kementerian untuk menuntaskan konflik lahan yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur dan investasi.(Riko) 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index