Pekanbaru (OB) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta para bupati dan wali kota se-Riau, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, membahas tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai aset Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan persoalan tata kelola hutan serta pertanian di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Plt Gubernur Riau Tegaskan Komitmen Bersinergi Cari Solusi
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang selama ini menimbulkan keresahan masyarakat.
“Kami di provinsi siap berkolaborasi dan bersinergi untuk mencari solusi terbaik. Permasalahan ini memerlukan dukungan semua pihak agar penyelesaiannya berjalan efektif dan memberi kepastian bagi masyarakat,” ujar Hariyanto.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian komprehensif, terutama terkait pengelolaan TNTN yang selama bertahun-tahun menghadapi tumpang tindih kewenangan, konflik lahan, dan ketidakjelasan status areal pertanian masyarakat.
DPD RI Dorong Penyelesaian Menyeluruh dan Konkret
Dalam forum RDPU ini, BAP DPD RI menyampaikan harapan besar agar seluruh pemangku kepentingan – dari pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga aparat penegak hukum – dapat menyepakati langkah konkret untuk menuntaskan persoalan BMN dan tata kelola kawasan strategis seperti TNTN.
DPD RI menilai penyelesaian holistik sangat dibutuhkan agar tidak lagi muncul polemik dan ketidakpastian yang berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan penyangga TNTN.
Harapan untuk Kepastian Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan
RDPU ini menjadi langkah penting menuju perbaikan tata kelola aset dan kawasan konservasi di Riau. Pemerintah Provinsi Riau bersama DPD RI sepakat untuk terus berkoordinasi, memastikan adanya kepastian hukum, kejelasan batas kawasan, serta perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti hasil diskusi melalui pertemuan lanjutan dengan kementerian terkait dan pihak operator hulu migas.(Riko)
.jpg)